Perda Kota Surabaya no.5/2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok Dalam Sorotan.

0
43

SURABAYA, SINAR POS

Tobacco Control Support Center – Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC-IAKMI) Jatim menyoroti Perda 5/2008 belum menetapkan 2 lokasi terakhir, yaitu tempat umum dan tempat kerja sebagai KTR. Konsep KTR sendiri, menurut PP 109/2012, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual meniklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Oleh karenanya TCSC IAKMI EAST JAVA mendorong Pemkot Surabaya untuk mengamandemen Perda 5/2008 dengan cara: 1- memasukkan fasilitas tempat kerja dan fasilitas umum menjadi KTR, 2- KTR tidak mewajibkan tempat khususmerokok. Adanya tempat khusus merokok dapat memberatkan masyarakat dari sisi biaya dan akhirnya justru memberi keistimewaan bagi perokok. 3- KTR bukan melarang orang merokok tetapi mengatur tempat orang yang merokok sehingga orang yang tidak merokok terbebas dari asap rokok.

Peneliti TCSC, Hario Megatsari, menyatakan, pihaknya memetakan  dari 261 jalanan yang ada di Surabaya, tercatat sebanyak 87 jalan diantaranya sudah dipasangi papan reklame iklan rokok.

“Tragisnya lagi, bahkan dari 87 jalanan tersebut, kami menemukan ada 122 reklame rokok mulai dari jenis billboard, baliho, videotron dan sebagainya, ” ujarnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Kampus C Unair Surabaya.

Parahnya lagi,  ada 22 reklame rokok yang berada di sekitar Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Mulai dari tempat pelayanan kesehatan, sarana pendidikan, dan tempat ibadah.

Lokasi yang terbanyak dijadikan iklan rokok itu adalah di wilayah Surabaya Selatan dan Surabaya Timur. Di  wilayah tersebut masih ditemukan iklan rokok pada jarak kurang dari 10 meter dari lokasi yang seharusnya bebas gangguan iklan rokok.

Sementara itu,  Ketua TCSC-IAKMI, Dr Santi Martini, mengatakan,  kasus  anak merokok memang kerap kali dipicu oleh iklan rokok dan orang merokok di sekitarnya. “Anak-anak akhirnya melihat merokok sebagai hal yang wajar . Sebagaimana  lazimnya orang minum air putih saja,” katanya.

Atas dasar itulah, Dr Santi  mendukung adanya revisi Perda Kota Surabaya No 5 tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok. Perda ini diklaim sudah tidak relevan lagi dengan temuan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Santi yang juga dosen di FKMt Unair Surabaya, menegaskan, Perda itu belum menetapkan tempat umum dan tempat kerja sebagai KTR. “Sebenarnya, KTR bukan melarang orang merokok, namun  mengatur tempat untuk orang yang merokok ,” ujarnya.

Dr Sandi menyerukan  amandemen tentang KTR yang tidak mewajibkan penyediaan tempat khusus untuk merokok. Hasil riset menunjukkan justru banyak terjadi pelanggaran akibat keberadaan tempat khusus untuk merokok tersebut.

Ditambahkan  Kurnia Dwi Artanti dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia,  pihaknya prihatin adanya baby smoker (anak-anak merokok) dan berupaya mendorong rencana revisi Perda kawasan tanpa rokok dalam Perda No 5 tahun 2008 itu sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan zaman. “Adanya fenomena  baby smoker itu karena anak-anak meniru lingkungan sekitarnya.  anak itu peniru paling ulung,” tuturnya. (Nwi)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here