Launching Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online Pemkab Mojokerto

0
28

Mojokerto, Sinar Pos

Estimasi Percepatan Pencairan Cukup 15 Menit  

Aplikasi koneksi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online Pemerintah Kabupaten Mojokerto, resmi launching dan dioperasionalkan pada Rabu (8/8) siang oleh Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, di hotel De Resort Raya Bypass.

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan BPKP pada proses pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), sudah dilakukan secara online antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai bagian dari penerbitan SP2D.

Namun untuk mencukupi berkas SPM seperti kwitansi, Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ), ringkasan kontrak dan berita acara lainnya masih dikirim secara manual (hard copy) dari OPD ke BUD, hal ini berpotensi untuk memperlambat proses pencairan. Maka lahirlah SP2D Online sebagai sebuah inovasi percepatan proses pencairan yang efektif dan paperless (upaya menekan konsumsi kertas dalam kegiatan administrasi).

“Pembuatan SPM di OPD dan pembuatan SP2D oleh BUD hingga pencairan di Bank Jatim, memerlukan suatu upaya percepatan proses pencairan secara elektronik dalam sebuah sistem aplikasi. Hal ini tentu sudah harus dilakukan Pemda bersama para stakeholdernya. Lahirnya inovasi SP2D Online ini, tentu kita harapkan mampu mempercepat adminsitrasi yang paperless,” kata wabup.

Berbicara mengenai kecepatan aplikasi ini, Mieke Juli Astuti selaku Kepala Badan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mojokerto, mengatakan jika SP2D Online ini mampu memangkas estimasi proses pencairan dari 4 hari menjadi kurang lebih 15 menit saja.

“Aplikasi ini (SP2D Online) mampu mempercepat proses pencairan dengan estimasi 15 menit saja dari yang sebelumnya bisa 4 hari,” kata Mieke.

Tahapan pertama proses SP2D Online dimulai dari OPD membuat Surat Pernyataan Pembayaran (SPP), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Pembayaran Langsung (LS) yang dalam hal ini dibuat oleh Bendahara Pengeluaran.

Proses ke dua yakni setelah SPP rampung, dilanjutkan membuat draft Surat Perintah Membayar (SPM) untuk kemudian diotorisasi oleh PA (draft dibuat oleh PPK SKPD). Proses ke tiga, mengupload berkas kelengkapan SPM pada aplikasi SP2D Online yang meliputi kuitansi, SPTJ, Ringkasan Kontrak serta kelengkapan lainnya. Semua langkah ini dilakukan oleh OPD. Proses pertama hingga tiga dilakukan OPD.

Proses ke empat dilakukan di level BUD, dimana verifikasi tahap I dilakukan staf pelaksana kemudian diteruskan ke verifikasi tahap II apabila semuanya sudah benar oleh Kasubid Pelayanan Perbendaharaan. Verifikasi tahap III dilakukan Kabid Akuntansi dan Perbendaharaan selaku Kuasa BUD.

Setelah dinyatakan lengkap dan benar, maka dilakukan penerbitan SP2D yang otomatis akan masuk ke Aplikasi Bank Jatim, untuk dilakukan pencairan atau transfer ke rekening penerima sesuai SP2D.(Ifa)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here