Penyelenggaraan Koordinasi Promosi Investigasi (PKPI)

0
35

SURABAYA, SINAR POS – Kota Surabaya menyelengarakan Koordinasi Promosi Investigasi dengan Tema “Meningkatkan Koordinasi Promosi Investasi Guna Mewujudkan Surabaya Kota Perdagangan dan Jasa Berkelas Dunia, di Grand City Convex Surabaya Kamis-Jum’at (26-27/7).

Kasi Promosi di DPM.PT SP Jatim, Isnugroho menyatakan, Ada beberapa pengusaha dari Surabaya yang khususnya ada beberapa pengusaha dari Taiwan, ini untuk pengembangan industri pengolahan terpadu, tapi sebetulnya bukan di Surabaya, melainkan di sidoarjo, kebetulan perwakilan rakyatnya diajak kesini untuk berkonsultasi dengan kami. tentang perijinan informasi.

Surabaya kan tidak ada lahan, yang paling menonjol adalah sector jasa dan perdagangan, ada sedikit industri, cuman kedepan adanya pembangunan di Madura dan gresik, itu potensi Surabaya sangatlah besar untuk sektor-sektor penyediaan jasa, terutama hotel. Ujarnya.

Adalagi yang harus diperhatikan, pengembangan kota Surabaya ini, harus menyediakan kawasan-kawasan brikat, misalnya untuk akomodasi, untuk transportasi, untuk penimbunan barang, seperti pusat logistik berikat yang ada di daerah, karena itu penting, pelaku usaha mencari daerah-daerah itu. Sebagai  pemberian fasilitas pemerintah, sementara sampai tiga tahun. Untuk penangguhan pajaknya, seperti itu. Ucapnya.

Surabaya itu ada hasil industri, ini ditawarkan di pusat logistik brikat, waktunya kan 1 sampai 3 tahun. Tidak bayar pajak, gratis. Setelah barang itu terjual, barulah dikenakan pajaknya. Sama dengan pada waktu importasi dilakukan di kawasan logistik brikat, nanti berapa tahun. Nanti setelah beli, baru dikenakan pajak. Jadi perlu dibangun itu untuk mengangkat Surabaya, karena Surabaya satu daerah yang sangat bagus. Sepertinya seorang gadis, tanpa dipupuri sudah laku. Kalau gak pupuran gak dibuka pintunya, siapa ngerti. Seperti itu saja. Katanya.

Presiden sudah membentuk logistik brikat, salah satunya di tanjung perak, ada satu PT, itu kawasan logistik brikat. Itu bukan punya pemerintah, tapi ada fasilitas pemerintah. Pembebasan pajaknya untuk sementara, pajak ditanggung pemerintah, barangnya dijual, laku, baru dikenakan pajak. Kalau enggak, barang masuk dan keluar harus bayar pajak, padahal belum laku, rugi, karena brikat itu, jadi tidak rugi.

Tapi dilain itu pemerintah menyediakan fasilitas, fasilitas beaya masuk, fasilitas tax allowance, fasilitas pembebasan bea masuk ( PPN), ada semua tergantung apa yang diberikan, kalau kawasan brikat nol, kalau hanya bahan baku untuk di ekspor kembali pakai fasilitas pemerintah, namanya KIPE, kemudahan impor di buat ekspor banyak sebetulnya, Cuma seberapa menarik fasilitas ini untuk investor.

Sekarang pemerintah menggodok itu, bagaimana fasilitas itu lebih menarik, tax allowancenya menarik, tax holidaynya lebih menarik, itu konsep pemerintah pusat, pemda ini mendukung, kenapa, dengan adanya insentif daerah, ini yang perlu banyak, insentif daerah biasanya perlu pelayanan, sekarang yang dilakukan Bu Risma, pelayanan SSB itu, luarbiasa, sekarang ada USS itu lebih luar biasa, tutur. Kasi promosi di DPM.PT SP Jatim.Isnugroho Setiono.(Nwi).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here