Ketika Kita Memasuki Era Revolusi Industri, Pendidikan Harus Dirubah Secara Signifikan

0
38

SURABAYA, SINAR POS – Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta  Indonesia (ABPTSI) menggelar Rapat Kerja Nasional 1 dengan Tema : Meningkatkan Relevansi Kualitas SDM Di Era Teknologi Dan Inovasi Disrupsi di Hotel JW. Marriott Surabaya Senen- Selasa (16-17) Juli 2018.

Dirjen Riset Dikti, Prof. Patdono Suwignyo menyatakan, Kementerian Riset Dikti sangat mendukung dan berharap banyak pada rakernas ini, bahwa pemerintah dalam  ini kementerian setdikti , dengan tulus  Berterima kasih kepada  ABPTSI, karena sebetulnya kontribusi  dari PTS (Perguruan tinggi swasta) itu terhadap antisipasi kasar perguruan tinggi 4 kali lebih banyak dari kontribusi pemerintah sehingga kita sangat berterimakasih, Kalau tidak ada PTS, APK kita itu paling 7 – 8 persen, sekarang kan 71 persen. Yang kedua, sekarang kita mengalami  era disrupsi itu, maka banyak perubahan-perubahan dari tenaga kerja  maka sangat penting ABPTSI  ini  untuk melakukan rapat kerja kemudian  dibicarakan bersama, bagaimana kita menyusun strategi dan tahapan untuk menyongsong disrupsi. Ujarnya.

Semua perguruan tinggi  (PT) kita   4549, PTN  nya 132, yang terakreditasi  PTN dan PTS semuanya berjumlah 72 PT. disitu sekarang hampir separuh-separuh, PTN separuh, PTS  separuh, tapi  imbang. Karena kita ada program untuk mendapingi  PT yang terakreditasi B supaya terakreditasi A, maka jumlah PTS yang terakreditasi A menjadi  sangat banyak. Katanya.

Kita hanya membuka  yang institut   teknologi   sama yang  politeknik, universitas sementara kita moratorium kecuali adalah terbentuknya universitas karena proses merger. Karena  kalau merger-merger kemudian  menjadi Universitas,  kita fasilitasi. Sore ini saya dan dirjen lain ketemu Menteri  membicarakan profesi akuntansi, kita baru menyelesaikan pendidikan profesi untuk advokat, karena kalau kita ngomong pendidikan profesi  itu kebanyakan ada perbenturan antara undang-undang  dikti dengan undang-undang  mengenai profesi.  misalkan UU profesi advokat, kan  didalam  UU yang berhak dibicarakan pendidikan profesi  kan organisasi profesi. UU 12 mengatakan yang  berhak menyelenggarakan pendidikan profesi , adalah PT bekerjasama dengan organisasi profesi, ahirnya PT mengadakan  yudisial  review terhadap  UU advokat, kemudian disetujui, maka mulai 2018, pendidikan profesi  advokat itu harus diselenggarakan oleh PT bekerjasama dengan organisasi advokat, sama dengan akuntansi. Tetapi kalau itu diuji materi sama dengan UU advokat, bertentangan dengan UU12, maka sama MK,  mesti  tuntutannya  disetujui  bahwa  UU12 pendidikan profesi harus diselenggarakan PT bekerjasama dengan organisasi profesi. Tuturnya.

Seementara itu, Ketua Penyelenggara yang juga Rektor Universitas Narotama,  Prof.HJ. Rr. Iswachyu Dahaniarti mengatakan, Terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam dunia pendidikan,  Re start  ini terjadi ketika kita memasuki  era Revolusi industri 4 detik knot, apakah itu, itu akan banyak bidang bidang pekerjaan akan tergantikan, menggantikan dengan alat-alat, tidak hanya  robot, system yang berbeda, artinya PT tidak bisa  seperti  sekarang, kita harus segera merubah, tidak hanya kurikulumnya, banyak hal yang harus dirubah, jangka menengah, jangka pendek, revitalisasi wajib, harus, kita akan menghasilkan anak-anak alumni, yang tidak sesuai dengan kebutuhan jaman, hari ini ada ABPTSI menyelenggaraka raker yang pertamanya, ada beberapa tokoh yang kami harapkan dapat menjadi contoh, Ketua DPD RI, Pak Usman, Karena Pak Usman manjadi corong kami, regulasinya kan segera berubah, berganti, para dirjen, sudah banyak terjadi perubahan,  khususnya di kelembagaan, yang tadinya melakukan study 10, sekarang hanya 5, kenapa, PT harus cepat mengikuti. Dan ingat, betul kata Pak Usman tadi, kenapa harus PTS, selain kita tidak dibiayai, yang penting  PT itu mayoritas swasta, ini harus dibina, ini anak bangsa, juga yang banyak menghasilkan generasi kita, kedepan. Ujarnya.

Selama ini asosiasi itu sangat berperan, di jatim tinggal 4 yang tadinya puluhan, itu campur tangan asosiasi, karena asosiasi harus menjembatani, pasti ada sesuatu yang salah, yang tidak dikerjakan di PT, lembaga yayasan, mestinya tidak ada kalau masing-masing taat pada dpw  nya masing-masing. Insyaalloh bisa diselesaikan, kecuali  yang tidak mau  sampai akhir juli tahun ini, kalau tidak ya dicabut ijinnya oleh Dikti, kalau tidak merasa punya will, untuk  berubah menjadi baik, jelas mereka melanggar peraturan.  Yang mencabut itu Dikti, Kami asosiasi berusaha terus merubah, membina  anggotanya, PT yang tadi itu, namun  kalau  Dikti bilang belum,  kan  will mereka, kami hanya menghimbau, kalau memang tidak, apa boleh buat, ya harus dicabut. Tutur  Prof.Hj.Rr. Iswachyu Dahaniarti. (Nwi).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here