AKTIVIS M YUNUS WAHYUDI SATRONI DINAS BPKAD KABUPATEN BANYUWANGI

0
97

Banyuwangi, Sinar Pos

Kantor dinas BPKAD kab Banyuwangi jln Adi Sucipto no 28  di satroni  aktivis kontroversial M Yunus kamis siang 12/07. Maksud kedatangan  M yunus mempertanyakan surat yang di layangkan seminggu yang lalu. Surat M Yunus menanyakan tentang surat pertanggung jawaban (SPJ)  dana hibah 2017 yang lalu. Karena dana hibah  tahun 2017 diduga terindikasi tidak ada surat pertanggung jawaban (SPJ) dari penerima dana hibah.

M yunus saat di konfirmasi setelah diskusi mengatakan,  Maksud tujuan mendatangi  kantor BPKAD Kab Banyuwangi menanyakan surat yang sudah terkirim satu minggu yang lalu.
kedatangan langsung di terima sekertaris BPKAD kab Banyuwangi Karyadi dan beberapa kasi. Dalam pertemuan tersebut banyak yang kita bahas terutama dana hibah 2017. Dana hibah Kab Banyuwangi terindikasi  banyak penyelewengan dan penegasan tapi aturan perundangan yang berlaku. Padahal aturan kemendagri tahun 2016 no 4 telah jelas” tidak boleh terus menerus”. Tetapi aturan itu tidak berlaku bagi pemerintahan daerah kab Banyuwangi. Contoh kecil organisasi islam NU setiap tahun mendapat dana hibah. “Apakah ini tidak menabrak aturan perundangan”. Hal ini yang kita tanyakan ke BPKAD Kab Banyuwangi. Dalam diskusi dengan Dinas BPKD Kab Banyuwangi banyak pertanyaan yang  lontarkan antaralain,  tentang aturan yang mana digunakan pemerintah daerah bisa mengucurkan dana hibah terus menerus,  kedua menayakan SPJ dana hibah dan ketiga kroscek di jalanan untuk apa saja dana hibah tersebut.

Dalam diskusi tersebut pihak pemerintah daerah melalui dinas BPKAD tidak bisa menunjukan bukti. Hanya disuruh buka web  situs kab Banyuwangi, bawah disana sudah lengkap mulai dari pengajuan proposal sampai SPJ sudah ada semua katanya.

Yunus menambahkan,  apabila dalam web kab Banyuwagi tidak di temukan adanya SPJ dana hibah maka kita akan kejar terus sampai para kucing garong masuk dalam penjara. Dana hibah tersebut pengajuan dari pemerintah daerah dan di sahkan oleh DPR. “Mereka orang-orang pintar tetapi terkait regulasi dana hibah pura- pura tidak tahu atau memang di sengaja untuk menguras uang kab Banyuwangi”. Diduga pemeritahan kab Banyuwangi korupsi berjamaah yang di pimpin bupati Anas.

Tentang korupsi kab Banyuwangi menjadi rahasia umum. Kabupaten lain dengan jumlah laporan hanya puluhan sudah di tangkap Oleh KPK.  Sedangkan laporan kasus korupsi kab Banyuwangi  sudah ratusan tetapi sampai sekarang tidak sersentuh oleh hukum. “Pengadilan tuhan akan bicara semua para oknum yang korupsi di adili. saya persiden rakyat Banyuwangi akan membela amal makruf nahi mungkar yang ada di kab banyuwangi” . Wajar tanpa pengecualian (WTP)  dari BPK hanya permain dari oknum-oknum, banyak penyimpangan kebijakan yang di lakukan oleh bupati anas” jelasnya.

Ditempat terpisah dinas BPKAD melalui kasi aset Alit mengatakan,  maksud kedatangan saudara yunus menanyakan tentang SPJ dana hibah. Untuk SPJ dana hibah saudara yunus di suruh mengases web pemda kab Banyuwangi di situ lengkap tentang SPJ dana hibah. Untuk dana hibah sendiri pengajuannya melalui  SKBD teknis dan saudara yunus sudah paham katanya.(Haris)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here