Implementasi Peraturan Menkumham Tentang Pelayanan Pewarganegaraan Dan Kewarganegaraan Berbasis Online

0
92

SURABAYA, SINAR POS – Direktorat Jenderal Administrasi  Hukum Umum  Kementerian Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  menggelar acara Implementasi  Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Tentang Pelayanan Pewarganegaraan dan Kewarganegaraan Berbasis Online di  Hotel Santika Primiere Gubeng Surabaya  Selasa  (10/7).

Kepala  Kantor wilayah  Hukum dan Ham Jawa timur Susi Susilowati  SH MH mengatakan,  ini  untuk sosialisasi Menteri Hukum dan Ham terkait pelayanan Pewarganegaraan secara online, dengan tujuan agar masyarakat tahu, sekarang . Karena ini baru satu tahun, banyak sekali masyarakat yang belum tahu, mereka berfikir secara online itu begitu mudah mengurus Pewarganegaraan, padahal tidak, itu kan hanya prosesnya saja, persyaratan tetap, seleksi juga tetap, hanya  untuk menghindari KKN saja, terutama untuk memasukkan dokumennya, ujarnya.

“Beberapa waktu lalu sering kita tidak bisa memperkirakan kapan  selesainya pewarganegaraan, tapi dengan online ini proses estimasi waktunya dapat diketahui. Terutama proses estimasi waktu dokumen dan keberadaan dokumen”.

Meskipun penggunaan online sarat  yang harus  diciptakan oleh pemohon, sama dengan ketika mengajukan secara manual karena dokumennya akan di verifikasi kembali, jadi prinsipnya persaratan ketika manual sama dengan online, tetapi dengan online lebih praktis  karena kepastian waktu khususnya dokumen itu berada dimana, pemohon akan tahu. Layanan pewarganegaraan  secara  online ini berdasarkan peraturan menteri hukum dan ham RI no. 47/2016 tentang  tatacara  penyampaian pemohon kewarganegaran RI secara elektronik yang diatur mengenai. Jadi ada dua, sudah ada dua peraturan tadi tatacara kewarganegaraan secara elektronik, sekarang tatacara penyampaian  permohonan pewarganegaraan.

Didalamnya adalah mengatur, yang pertama aplikasi penyampaian permohonan pewarganegaraan RI bagi anak berkewarganegaraan ganda, jadi ada aplikasinya, kemudian Aplikasi permohonan tetap sebagai WNI, karena bisa saja kemudian dia tidak menjadi  WNI, tetapi memilih  jadi warga Negara lain.

Aplikasi laporan kehilangan kewarganegaraan RI dengan sendirinya, kemudian aplikasi  permohonan kehilangan  WNI, kepada  Presiden RI. Tuturnya.

Sementara itu Direktur  KumHam bidang pelayanan Pewarganegaraan dan Kewarganegaraan, Kartiko, mengatakan, Intinya supaya masyarakat di Jawa timur (Jatim) khususnya  yang di Surabaya dapat mengerti yang berkenaan pola layanan yang berada di Surabaya menyangkut perkawinan campur, berkewarganegaraan terbatas, bagaimana mereka berusaha mendapatkan status hukum  bagi salah satu pihak untuk tetap menjadi warga Negara Indonesia, jadi sosialisasi ini sangat berguna bagi masyarakat, supaya masyarakat tahu persis bagaimana prosesnya, bagaimana pengajuannya, sudah tidak ada lagi percaloan, pengurusan yang melalui yang aneh aneh. Prosesnya transparan, waktunya singkat. Tadi nya 49 hari, sekarang tinggal 5, intinya meng edukasi masyarakat, agar melek hukum sehingga dengan melek hukumnya masyarakat , sehingga Negara dapat  berkembang lebih  maju. Tidak dibodohi pihak-pihak yang pintar, merasa mengetahui hukum. Nanti seluruh provinsi akan diberikan edukasi, mudah mudahan teman-teman yang hadir di forum ini, karena banyak pemerintah daerah, pemerintah daerah akan menyampaikan juga kepada masyarakat, insyaalloh dapat terwujud tuturnya. (Nwi).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here