DPC Peradi Surabaya Melantik PBH

0
265

SURABAYA SINAR POS –  Perhimpunan  Advokat Indonesia  (PERADI) Cabang Surabaya Melantik Para Pengurus Pusat Bantuan Hukum (PBH)  periode 2018 – 2021. Di Hotel Elmi Surabaya Sabtu (21/4).

Ketua  PERADI  Cabang Surabaya, Harianto SH MSI, mengatakan kepada wartawan,  Dewan Pengawas itu salah satu yang diamanatkan  dalam undang undang advokat untuk dibentuk, karena bertugas  untuk  mengawasi  perilaku  para advokad, tetapi yang mengadili teman teman advokad itu, dewan kehormatan. Dewan kehormatan, kita sudah punya, tapi Dewan pengawas belum punya, itulah PR kami. Sama dengan pembentukan PBH ini, juga  amanat dari undang undang, bantuan hukum dan juga amanat undang undang advokat. Rekan rekan  yang tergabung di PC Peradi Surabaya, wajib hukumnya  untuk  membela pencari keadilan,  pertama  masyarakat  pencari keadilan yang kurang mampu, yang tidak dipungut biaya sepersenpun,  seperti apa yang diamanatkan undang undang. Memang tidak di pungut sepersenpun  ada,  prodio juga ada, progono  ada, itu ada campur tangan dari pemerintah, dalam hal ini, disupport dibantu oleh pemerintah, walaupun  dananya itu memang sedikit sekali. Namun bukan itu  tujuan  kami,   memang benar benar diciptakan  membantu  masyarakat kurang mampu dalam mencari keadilan, terutama di pengadilan. Karena kita melihat, masih banyak  masyarakat kita yang termajinalkan  secara keadilannya. Terutama golongan ekonomi lemah, sehingga kami  bergerak untuk segera membentuk PBH ini dan PBH ini independen.  Memang koordinasi  dengan  DPC Surabaya, namun dia bergerak sendiri,  dia punya aturan rumah tangga sendiri. Kami mengawasi,  mengkoordinasi, kami  memperbisih terhadap  keberadaan PBH yang  baru kami bentuk tersebut. Ujarnya.

Yang bisa menjadi komisi pengawas, pertama advokat yang telah  bertugas, mempunyai ijin  15 tahun keatas. Setelah itu baru bisa  diusulkan  menjadi komisi pengawas,  Kedua  dari Akademisi, akademisi ini tentunya dari perguruan tinggi yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Ketiga  tokoh masyarakat, Tokoh masyarakat ini bisa macam macam, yang dianggap punya kriteria yang dianggap tokoh masyarakat. Tuturnya.

Sementara itu,  Ketua PBH, Lujianto SH  menyatakan,  Pertama , ni adalah amanat dari organisasi, dari Peradi, pusat telah terbentuk, kemudian membentuk di seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia.  Kemudian Surabaya, intinya ini adalah amanah dari Pengurus pusat Peradi, Kedua tujuan dibentuknya PBH  PERADI Surabaya ini adalah amanah undang undang  16 tahun 2011 sebagai bantuan Hukum, disitu memerintahkan kepada advokat  untuk melakukan perkara perkara yang sifatnya gratis terhadap  orang miskin yang dilengkapi dengan surat keterangan tidak mampu, surat keterangan dari RT RW  dan lainnya, nanti ini dibiayai oleh Negara, dengan sistem kita re endorse dulu  baru perkara kita lakukan, black legasi  maupun non black legasi baik pidana maupun perdata ke  PTUN, kemudian setelah perkara itu selesai, baru kita mintakan ke kumham melalui APBD atau APDN. Intinya  PBH ini mencoba untuk, misalnya BPJS sudah jalan, ini soal bantuan hukum gratis.  BPJS, masyarakat  itu lebih tercover,  dengan biaya murah, itu untuk kesehatan, tapi ini lain ini uang gedung, benturan dengan hukum, bermasalah dengan hukum, mereka sepertinya nyerah, tidak mau ngurus, masalah dengan biaya, masalah birokrasi, ketidak tahuan mereka, makanya  PBH ini hadir, Insya Alloh mohon doanya, kita akan sosialisasi ke kelurahan, se Surabaya  soal masalah hukum  gratis ini, semoga  direspon oleh pihak pemkot, karena  tanpa rakyat miskin kita tidak akan bisa bekerja.  ini akan diajukan secepatnya karena ngurus borokrasi tidak cepat, tapi pelaksanaannya setelah lebaran. Tutur Lujianto. (Nwi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here