PARA BALON PILKADES 2018 SIAP JALANKAN AMANAH & AMANAT WARGA MASYARAKAT DENGAN FAKTA INTEGRITAS.

0
198

Bekasi, Sinar Pos

Pose tahun politik 2018 sudah di gelar para kandidat Pilkada 2018 sudah bertaburan di berbagai daerah provinsi dan kabupaten.   Hal ini di ikuti oleh gerak catur politik Pileg (Pemilihan Legislatif) dan Pilpres Pemilihan Presiden). Pada  Pemerintahan Desa juga tak kalah berkomputiter di tahun politik 2018 salah satunya di Kabupaten Bekasi yang serentak di gelarnya Pilkades 2018, data yang di lansir dari berbagai sumber kurang lebih 154 kepala desa siap adakan pesta demokrasi rakyat yaitu pemilihan kades  kembali untuk tampil dalam bursa balon Pilkades di Pemerintahan Desa masing-masing para incombent dan pemula balon kades sudah mulai beradu berstrateghi masuk di arena warga masyarakat dengan mencari dukungan dan simpatisan serta kepercayaan warga.

Aturan pun di perketat oleh Pemerintah Pusat dengan memberlakukannya UU NO 6Tahun 2014 Tentang Desa dan Penjabaran  UU NO 43 Tahun 2014. Hall ini dikarenakan kan pemerintah pusat menilai dengan harapan yang di barengi faktanya bahwa saat ini pemerintah desa sudah mendapatkan hak nya yaitu salah satunya “bagi hasil retribusi pajak” dalam Apbdes berjalan, Alokasi Dana Desa (dari daerah) dan Dana Desa (dari pusat).  Dalam perealisasinya di perintahkan langsung KPK – RI untuk mengawal dan menindak pelaku korupsi anggaran ADD dan DD tersebut. Musdus,  musrenbangdes dan musrenbangkec serta musrenbangkab menjadi dasar bisa di realisasi pencairan nya.  Dalam keterangan Pers Nya, Agus Rahardjo ketua KPK-RI mengatakan “Masyarakat harus cerdas dan dapat memahami serta mengetahui rekam jejak para calon pemimpin nya dalam masa pemilihan para balon pemimpin di Desa dan Daerah”  tegasnya di hadapan Awak Media di jakarta bulan lalu.

Seperti yang di lansir Bisnis. Com’  Pemerintah menegaskan dana desa senilai Rp60 triliun pada TA 2018 akan di cairkan dalam tiga tahap yakni, pada Januari,  Maret,  dan Juli.  Dana desa tersebut di pastikan pertiap tanggal  25 pada tiga bulan tersebut. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,  Puan Maharani mengatakan ” Dana Desa serentak akan di cairkan ke rekening Kabupaten pertanggal 25 pada setiap tahapannya.  Setelah itu Kabupaten wajib menyalurkan dana desa ke rekening desa maksimal 7 hari selanjutnya desa sudah bisa cek apakah dana desa sudah masuk atau belum ke rekening desa? ” kalau belum sampai, itu artinya ada masalah dan segera penuhi hal yang menjadikan prosedur syarat pencairannya.”  ujar nya dalam keterangan resmi Menko PMK (01/02)

Lili Sumambi,  salah satunya, putra asli Desa Samudrajaya yang bersama sama rekannya kembali berfose untuk maju dan tampil dalam kancah politik desa. Saat berbincang di kediamannya (12/04)  kepada wartawan sinarpos menyampaikan ” Niatan Saya,  dari awal adalah di mulai dengan adanya penglihatan hati dan nurani dengan rasa keprihatinan dalam  yang ada pada desa saya dan keberadaan warga masyarakat pada sektor infrastruktur dan peningkatan ekonomi kemasyarakatan dari pemerintah daerah dan pusat yang pada kenyataannya tidak tepat sasaran dan masyarakat jadi korban faktanya. Ulasan lili Sumambi

Terlebih lagi persoalan persoalan sosial politik dan system di pemerintahan desa selalu terjadi ketimpangan antara kepentingan external dan internal. Saya tidak akan menjanjikan, insyaallah jika warga masyarakat Desa Samudrajaya percaya dalam satu misi – visi perjuangan yang saya bangun secara  bersama sama ingin adanya perubahan dengan mendirikan pemerintahan desa yang ” Transparan, Jujur dan Akuntabel” saya siap dengan Integritas saya yang akan mengubah dan menggunakan system pemerintahan baru yang transfaransif  dengan sinergitas bersama warga masyarakat desa samudrajaya tercinta untuk kemajuan di segala lini sektor bidang. ” pungkasnya.

Menyikapi dana CSR dari adanya perusahaan minyak dan gas, lili Sumambi hanya tersenyum bapak wartawan turun aja langsung ke lapangan seperti apa manfaat CSR dari Pengusaha swasta (yang ada di desa Samudrajaya) dalam berkontribusi sesuai amdal Kerja sama antara pemerintah desa dengan salah satu nya yaitu Pertamina EP sudah bermanfaat kah untuk kemajuan pembangunan desa ini dari bagi hasil PAD (Pendapatan Asli Desa) yang syah’ pada kekayaan alam Samudrajaya yg di manfaatkan pihak pengusaha BUMN seperti Pertamina salah satunya untuk masyarakat disini .  Ujarnya

Banyak persepsi yang di rencanakan dalam komposisi politik di sebuah pemerintahan desa. Hall ini di mulai dari adanya fasilitas fasilitas WAH!!  yang di berikan oleh pemerintah daerah dan pusat untuk pemerintah desa saat ini. Kembali pada apa yang di harapkan warga masyarakat desa masing-masing. Apakah mau menonton saja atau mau ikut berperan aktif dalam pembangunan desa nya.  Karena pada akhirnya nya masyarakat yang merasa kan manfaatnya. Ulas Sulaeman Shakal di ruang kerjanya (12/04) Aktivis pemerhati Forum Masyarakat Bersatu  Kab Bekasi. (YTM)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here