WAKIL BUPATI MOJOKERTO MENGGELAR PENCATATAN ASET CEGAH PEMBANGUNAN TERSENDAT

0
33

Mojokerto,- Sinar Pos

Bertempat di hotel Raden Wijaya, Pemerintah kabupaten Mojokerto menggelar sosilisasi untuk mempercepat legalisasi tanah, Pemerintah kabupaten Mojokerto telah berenovasi di bidang layanan pemerintahan agraria dan menerima penyerahan sejumlah sertifikat penyerahan sejumlah sertifikat dari kantor pertanahan pada hari rabu 21 maret 2018.

Mieke Yuli Astutik kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah (DPKAD) kabupaten Mojokerto, Target kerjasama dalam proses persertifikatan di periode kedua ini ada 171 bidang target sama periode ke dua 171 bidang tanah.

BPKAD juga di bantu perangkat desa, Juga melakukan pematokan tanah sebanyak 164 bidang, Sedangkan permohonan pengukuran terbit sebanyak 15 sertifikat dan tahun 2016 dan 11 sertifikat lagi pada tahun 2017.

Lukman Hakim  kepala kantor pertanahan kabupaten Mojokerto menyampaikan bahwa ada 51000 bidang di rencanakan untuk di terbitkan sertifikatnya tercatat beberapa kecamatan ,yang telah di tetapkan di dalamnya antara lain kecamatan Dawar Glandong, Ngoro, Jetis, Sooko, Mojosari, dan Bangsal, Pungging , Kutorejo dan Lukman juga menekankan pentingnya partisipasi kepala desa dalam menggerakkan masyarakat yang bersangkutan dalam mempersiapkan bukti – bukti yang di minta.

Sementara itu Pungkasiadi wakil bupati Mojokerto menyampaikan perencanaan pembangunan sangat di butuhkan pencatatan aset yang memadai agar tidak tersendat, Pencatatan aset harus memadai bukan menjadi hal yang mesti di laksanakan segera karena nilainya sangat besar. Barang milik daerah berupa tanah mendominasi dengan nilai mencapai Rp 2 trilliun lebih, Berdasarkan LKPD unaluted tahun anggaran 2017 aset tersendat, Terdiri dari 1.348 bidang dengan luasan 4.391.877 meter persegi dengan rincian 489 sudah bersertifikat dan 859 belum bersertifikat.

Lukman serta Pungkasiadi wakil bupati meminta perhatian seluruh kepala desa dan camat untuk membantu mempercepat proses persertifikatan tanah kabupaten Mojokerto di wilayah masing-masing. Bahwa dalam peraturan menteri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolahan aset desa serta peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolahan barang milik daerah.

Sosialisasi pemkab Mojokerto sekaligus legalisasi penyerahan sertifikat pemkab Mojokerto salah satu di aula hotel Raden Wijaya dan undangan 100 kepala desa dan 18 kecamatan kabupaten Mojokerto.(Ifa/Har)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here