SPN Tolak PP78, Berharap UU 13-2003 Dilaksanakan

0
54

SURABAYA, SINAR POS –  Serikat  Pekerja  Nasional  (SPN)  gelar Acara  Majelis Nasional ke 4 dengan Tema  “Mari kita tingkatkan solidaritas dan soliditas menuju kebesaran, kemandirian, kekuatan, kebersamaan, dan profesiaonalisme SPN” di Surabaya, mulai hari Senen (26/2) hingga Rabu (28/2).

Ketua Umum SPN Iwan Kusmawan mengatakan kepada Wartawan, Acara ini dilakukan setiap tahun sekali,  Yang menjadi agenda adalah  terkait dengan  eveluasi anggaran belanja organisasi satu tahun berjalan dan menetapkan anggaran belanja organisasi untuk satu tahun kedepan. Karena  ini majenas keempat maka majenas ini sekaligus bisa membentuk kepanitiaan kongres 20019, termasuk  tata tertib dan lain sebagainya, Ini  adalah majenas terbesar yang dihadiri oleh anggota serikat pekerja  nasional di 14 provinsi dan ditopang oleh provinsi jawa timur yang terbanyak hadir kurang lebih 350 orang.  Dan juga  ada  seminar terkait dengan pengupahan, karena tahu betul bahwa pengupahan di Indonesia, sampai hari ini sesuai dengan konteks yang belum sesuai yang diharapkan oleh buruh. Baru besok pagi, kita akan melanjutkan majenas sampai malam hari, dan hari ketiga kita akan menetapkan apa yang telah diputuskan oleh majelis nasional yang ke empat.

Kita sadar betul, bahwa setiap tahun, ada sebuah gerakan, ada perubahan, kita selalu mengikuti , dari pada itu, kita sadar betul,  bahwa setiap tahun kita memperjuangkan aksi aksi di daerah, maupun di nasional. Oleh karena itu dalam konteks  melaksanakan tugas tugas organisasi, maka kita harus sesuai anggaran dasar organisasi kita maupun peraturan perundang undangan yang berlaku.

Profesionalisme yang kita maksudkan adalah, bahwa sesuatu yang kita lakukan, harus betul betul sesuai dengan prosedur, sehingga tidak keluar dari roh dan rel yang ada,  sesuai aturan aturan dari organisasi sehingga pekerjaan  yang dilakukan secara langsung dapat bermanfaat bagi anggota secara langsung khususnya anggota SPN dan pada umumnya pekerja Indonesia.

Dalam hal  pengupahan, setiap tahun kami punya target. Yang utama harus kita sampaikan adalah mencabut PP78  tahun 2015 karena roh dari pada upah itu ada di PP78, ketika PP78 tidak dicabut, maka pengupahan di Indonesia akan  terus  terjadi  marjinalisasi upah, kalau kita mengatakan upah murah, itu memang menjadi ikon kita dalam rangka menolak  PP78  tadi, oleh karena itu kita akan tetap terus  menyuarakan bahwa upah harus didasarkan  bukan pada blok komponen  bukan hanya inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tapi juga harus memperhatikan kebutuhan hidup layak. Karena  Itu diatur oleh undang undang  13- 2003 sampai hari ini itu tidak dilakukan, apa yang dilakukan oleh  PP78 itu ternyata evaluasi  lima tahun sekali.  Bagaimana evaluasi dilakukan lima tahun, sementara  kebutuhan setiap tahun itu meningkat, ini yang menjadi perhatian kita, sekali lagi kita tetap konsisten melakukan penolakan terhadap PP78 tolak upah murah, laksanakan upah layak. Ini yang saya tunggu. tutur Iwan Kusmawan. (Nwi)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here