KADES SAMUDRAJAYA SIAP PANGGIL PIHAK MANAGEMENT PT HDP SOAL WARGANYA YANG DIAMI 35 TAHUN LAHAN TANAH GARAPAN

0
160

BEKASI, SINAR POS

Pasalnya terkait adanya lanjutan surat dari pihak PT CDP Nomor : 013/DSA/08/I/2018, yang di kirim kepada Jani Bin Janip warga Desa Samudrajaya berupa Somasi ke – II  dari PT.  DA  yang merupakan perusahaan Group dari PT. HDP. Surat Somasi  ke- II Nomor : 014/DSA/08/11/2018 perihal : Surat Peringatan dan Pembongkaran di lahan milik PT HDP.

Kepala Desa Samudrajaya. Ibnu Hajar. HS. S.Ag Kepada wartawan sinar pos di kediamannya (08/02) menjelaskan “ Sebenarnya persoalan ini hanya merupakan bentuk dari adanya permintaan  konpensasi saja dari pihak Pengusaha atau Perusahaan yang Ramah Lingkungan dalam kontexs yang jelas ke warga masyarakat, karena lahan yang di diami oleh Pak’ Jani adalah tanah garapan. Dan jujur saja Bang’ tadi pagi saya pun sudah bertemu dengan Loyers dari PT. HDP dan saya pun membahas persoalan pak’ jani dan warga yang ada di lahan itu, untuk selanjutnya meminta perhatian kepada management PT HDP untuk Konpensasi ganti rugi bangunan yang ada di lahan tersebut yang merupakan milik PT.” Ungkapnya.

Lebih lanjut di katakan Ibnu Hajar “ Saya akan panggil kembali di minggu ini pihak dari management PT. HDP dan akan meminta untuk segera selesaikan persoalan tanah garapan yang di diami keluarga pak’ jani dan mudah-mudahan dengan mediasi musyawarah nanti antara pihak management PT. HDP dan Pak’ jani bisa ada solusi yang terbaik yang di terima kedua belah pihak. Dan untuk segel tertanggal 02-03-1973, inipun akan saya coba luruskan. Karena berdasarkan data pihak PT HDP yang sudah memiliki bukti kepemilikan dari Kantor BPN Kab. Bekasi berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak maka pak’ jani akan saya konfrontir dengan pihak Keluarga H. Sargan Almarhum biar clear persoalannya.” Tandas Kades Samudrajaya

Di tempat terpisah, Samid (55 Th). Yang juga waris dari Janip Bin Jamal “  Saya tau persis tentang sejarah dan cerita tanah garapan tersebut.  Karena saya dekat dengan bapak semasa hidupnya. Tanah garapan tersebut memang hasil beli bapak saya Almarhum Janip Bin Jamal dari Sarkawi Bin Saban tahun 1973 dan sampai saat ini hanya tanah garapan itu yang masih tersisa dan kami para warisnya berjumlah 9 orang tidak pernah menjual bidang tanah garapan tersebut seluas 3 petak ± 8000 M² kepada siapapun.” Jelasnya

“ Alhamdulillah pak ‘ kalau pak Kades Ibnu mau membantu persoalan kami, sebagai warga masyarakat desa samudrajaya saya merasa di perhatikan dan kami tidak takut lagi kalau keadaanya sekarang demikian, karena pak kades mau turun tangan membantu saya dan keluarga saya. Saya sangat berharap Pihak PT. HDP mau bertemu kami untuk musyawarah biar jelas mana lahan milik PT dan lahan milik keluarga kami anak-anak dari Janip Bin Jamal.” Ucap Jani adiknya  Samid senada berharap.

Aktifis dari MPHI (Monitoring Penegakan Hukum Indonesia), Ir. Ruben Simanjuntak saat diruang kerjanya menyikapi persoalan warga yang terdzolimi kepada wartawan sinarpos mengatakan “ Boleh saja pihak pengusaha mensurati warga masyarakat yang di sebut “ Para Penghuni Bangunan Liar ” berdasarkan data yang dimiliki pengusaha dari perusahaan itu. Akan tetapi sebaiknya jangan Dzolimi masyarakat dengan arogansi dan  power. Hal ini tentunya ada alasan warga berada di lahan tanah garapan tersebut apalagi seperti pak jani yang sudah menempati lahan selama 35 Tahunan, bukan hal yang mudah,perjuangan pak jani untuk menjaga atau merawat lahan tak bertuan dan tidak produktif menjadi produktif layak dan patut ada imbal balik. Tegasnya.

Disini ada persoalan data otentik berupa data Surat  Segel berlambangkan burung Garuda dan tertulis materai Republik Indonesia  yang ketentuannya di nyatakan syah pada waktu itu menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia, yang di dalamnya ada bunyi Jual beli tanah garapan antara orang tua pak’ jani dengan pihak penjual tanah garapan yaitu Sarkawi Bin Saban tertanggal 02-03-1973 yang di saksikan oleh aparatur desa waktu itu. Jadi saya menyarankan kepada Pihak Pemerintah Desa Samudrajaya dalam hal ini Pak’ Kades, agar memediasi berupa musyawarah dan bantu luruskan permasalahannya agar pihak pak’ jani yang merupakan warganya mendapatkan keadilan dari hak warisnya itu tanpa harus terdzolimi. Pungkas Sekjen MPHI.

Sampai pada pemberitaan kedua pihak perusahaan dari management PT HDP tidak ada yang dapat di hubungi tim wartawan sinarpos. (Mono/As/Tim)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here