Pedoman Standar Imbalan Jasa Penilaian Tahun 2017

0
361

SURABAYA,- SINAR POS

Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) menggelar Forum di Surabaya pada hari Rabu (7/2).

Ir. Okky Danuza, M.Sc  MAPPI) Ketua Umum  MAPPI, menyatakan, Mappi, tempat ini wadah dari penilai, salah satunya  FKJPP,  didalam itu mewadahi semua kantor  Jadi pekerjaan penilaian itu pekerjaan yang cukup beresiko, karena  penjamin lainnya kan independen. Maka  kita  harus bisa mengikuti pekerjaan walaupun pekerjaan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Di Mappi itu ketentuan yang ada ialah kans of  penilaian. Jadi kita harus  melakukan penilaian.”

Hari ini kita diskusikan adalah, bukan dari standartnya, tapi bagaimana kita bisa memenuhi standart itu, yang mana  diantara standart tersebut  adalah waktu yang diperlukan , ada kompetensi yang minimal, yang harus dipenuhi,  sehingga ada konsekwensi dari situ, ya ada imbalan jasa yang minimal, supaya bisa memenuhi standart penilaian,  bukan yang lain kita pikirin, kenapa, kan penilaian itu dilakukan dengan waktu yang terbatas.

Maka perlulah diatur standart itu, bukan standartnya saja yang diatur, tapi fee nya juga diatur. Supaya para penilai bisa mampu membiayai pekerjaannya  sesuai dengan proses penilai yang   seharusnya. Atau di posisi lain.adalah penilai dalam kondisi tertentu, kalau fee nya tidak standart, maka akhirnya kompetensinya dibawah standart nanti. Itu menciptakan resiko juga dari penilaian yang kurang baik.

Sebenarnya  dasarnya  sama dengan  pekerjaan  yang lain, itu dari UMR. Tapi tentunya   nanti ada hal hal selanjutnya, waktu yang dibutuhkan, yang kemudian

Contoh, misalnya kita melakukan penilaian satu rumah tempat tinggal. Standart  itu fee minimum yang saya sarankan kepada penilai, adalah 1,2. Juta, jadi kalau orang mengajukan KPR,itu seperti itu.  kenapa  1,2 juta, itu sudah dihitung sesuai dengan hitungan  UMR tadi,

Jumlah penilai, di Surabaya, jawa timur ada 50, Jadi untuk jawa timur, lumayan, jumlah anggota mappi nya sekarang ada 7000.  dari 7000 itu, penilai publiknya  kurang lebih ada 500an, penilai publik,

Yang banyak menggunakan penilai itu dari Perbankkan, Cuma  sekarang banyak sekali  penilai tanah untuk kepentingan umum, jadi  kalau kita lihat program pemerintah membangun infrastruktur yang demikian besarnya, maka diperlukan pengadaan tanah yang banyak sekali, disini peran penilai masuk disana, karena pengadaan tanah  maka ada ganti kerugian, tiap ganti kerugian, diperlukan penilai, tutur Okky Danuza, (Nwi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here