Dewan Pers Sudah Bekerjasama Dengan Bawaslu

0
45

Lumajang,- Sinar Pos

Beberapa insan pers yang tergabung dalam FKWL (Forum Komunikasi Wartawan Lumajang) bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan informasi /Diskominfo kabupaten Limajang ,menggelar acara diskusi publik dalam rangka Hari Pers Nasional 2018 di gedung BKD/Badan Kepegawaian Daerah Daerah Jl.Akhmad Yani No.25 Lumajang(05/02/2018).

Acara dibuka oleh Bupati Lumajang H. As’ at Malik M.ag dihadiri kurang lebih 150 peserta, dengan narasumber tunggal dari Dewan Pers Nasional yakni Bapak Imam Wahyudi.

Kordinator panitia Arifulin Nuha(Ketua FKWL & wartawan JTV) mengatakan kepada perwarta sinar pos,”dalam menghadapi situasi tahun politik, agar warga mendapatkan informasi yang harus di lakukan:
1-Fungsi informasi.
2-Fungsi edukasi.
3-Fungsi Entertainment/Hiburan.
4 -Fungsi kontrol.

Dari parsialitas jangan hanya satu unsur(fungsi)yang dilakukan misal fungsi kontrol yang dilakukan”, katanya.

“Lebih dominan menjadi satu-kesatuan yang harus dijalankan wartawan.

Disamping itu wartawan harus menjaga independensi sebagai insan pers dengan berpijak mengabdi pada kebenaran dan rakyat, bukan kepada perusahan juga bukan untuk kepentingan kelompok tapi mengabdi pada rakyat”, pungkasnya.

Sementara itu ,selesai mengisi acara sesi dialog Bapak Imam Wahyudi dari Dewan Pers Nasional ketika pers conference dengan awak media¬† bahwa peran pers di tahun politik ini ditegaskan,”dalam kontestasi politik ada dua hal yang perlu diperhatikan:

1-Bagi Wartawan yang terlibat tim sukses/mencalonkan diri dalam salah satu kontestan.
Itu harus mundur baik secara sementara maupun permanen.
2-Media harus Independen yang artinya harus taat dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip jurnalistik, sekalipun seandainya membela kelompok tertentu/partai tertentu misalnya media cetak, mereka harus harus lakukan prinsip-prinsip keberbangan, verifikasi, keberimbangan dan kejelasan”, pungkasnya.

“Jangan pernah membuat ada profil-profil tertentu, kemudian berita untuk kontestan yang tidak didukung itu dibikin tidak berimbang lalu menguntungkan kelompok tertentu.

Pada dasarnya untuk media cetak ada yaang di mungkinkan dimiliki oleh kelompok/partai tertentu yang disebut media partisan.

Sekalipun media itu milik kelompok/partai tertentu, mereka harus melakukan memenuhi pemberitaan yang berimbang, verifikasi dan kejelasan.

Dalam hal ini, Dewan Pers Sudah bekerjasama dengan Bawaslu soal sosialisasi dan pengawasan(artinya pengawasan yang benar-benar terhadap pelanggaran dalam pemberitaan yang sering dilakukan , maka kita akan tindak lanjuti dengan cepat.

Karena pada dasarnya pemberitaan yang terkait kontestasi politik, Impact politiknya akan sangat besar”, demikian penjelasan panjang lebar mas Imam Wahyudi dari Dewan Pers Nasional yang juga asli orang Lumajang ini.(Rid)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here