KEPALA DESA “ JN “ ALERGI LSM & WARTAWAN

0
327

BEKASI,- SINAR POS

Kegiatan rapat minggon yang di gelar di Pemerintahan Desa  Sukawangi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi di gelar rutin seperti biasanya pertiap hari Kamis. Ada yang ganjil pada system pemerintahan desa sukawangi yang merupakan ibukota desa kecamatan sukawangi yang merupakan kecamatan pemekaran dari kecamatan Tambelang dahulunya. Pasalnya aneh, di saat minggon desa semua jajaran pemerintahan dari mulai RT RW sampai dengan Perangkat Desa serta komponen desa lainnya hadir seperti BPD dan LPM akan tetapi keseharian kantor desa sukawangi sepi nyaris tak ada yang hadir, sepi mencekam. Pada saat Tim wartawan Sinarpos dan LSM MPHI datang ke desa di akhir acara kegiatan minggon kepala Desa JN seakan tergesa-gesa meninggalkan ruang kantornya saat di beritahu  aparatur desa  akan adanya kedatangan   LSM dan Wartawan .

Sekjen LSM MPHI (Monitoring Penegakan Hukum Indonesia) Kabupaten Bekasi, Ir Ruben S sangat menyayangkan sikap prilaku kepala desa JN yang tanpa kejelasan meninggalkan tamu yang berkepnetingan menemuinya hanya untuk mengkonfirmasi temuan program ADD dan DD, apakah kami selaku rekan mitra menakutkan ataukah menjijikan bagi kepala desa JN.  “ Pergi selonongan seperti itu menandakan sikap dan prilaku kepala desa yang takut akan kesalahannya di konfirmasi wartawan dan LSM sebagai sosialcontrol, dan ini akan kami sikapi dengan sangat serius tentang kinerja kepala desa yang tidak kooferatip ketika akan di konfirmasi terkait pelaksanaan kegiatan desa yaitu ADD dan DD TA. 2017 dan tahun sebelumnya sesuai data yang kami miliki.” Tegasnya senada kecewa.

Lebih lanjut di katakan “ Bagaimana orang ini bisa di percayakan menjadi kepala desa kalau sikapnya saja sudah seperti ini angkuh dan egois serta tak ramah terhadap rekanan mitra kerja.” Sudah menjadi tufoksi saya di LSM untuk meminta keterangan pelaksanaan progran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa baik ada dan tidak adanya temuan dari masyarakat dan kepala desa berdasarkan ketentuan UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) harus dan wajib memberikan jawaban dari hasil pelaksanaan program tersebut sebagi judul ketranfaransian dan akuntable anggaran yang di tekankan aturannya oleh pemerintah pusat. Ini menarik, MPHI akan fokus ke investigasi pelaksanaan program Fisik dan Ekonmomi kemasyrakatan yang tertuang dalam juklak dan juknis  ADD dan DD TA. 2017 pada desa sukawangi dan akan kami tindak lanjuti kepada KPK – RI  hasilnya guna pelaporan. Tandasnya

Hasil dari investigasi LSM MPHI dan wartawan Sinarpos dengan langsung turun ke lokasi pekerjaan ADD  dan DD guna croscek langsung di wilayah dan masyarakat. Salah  seorang warga masyarakat setempat yang namanya tidak mau di publikasikan mengatakan kepada wartawan Sinarpos dikediamannya (30/01) “ Sudah Dua periode berjalan JN menjabat sebagai kepala desa sukawangi, tapi seperti yang bapak-bapak lihat desa ini tidak menampakan kemajuannya. Ini dikarenakan system pemerintahan monoton atau otoriter yang di terapkan JN, lihat saja pak’ aparatur desanya saja mayoritas dari kalangan keluarga belum lagi yang saya tahu seringkali para aparatur dari tingkat RT,RW sampai dengan Perangakat selalu mengeluhkan hasil tunjangan yang merupakan haknya di pangkas dengan alasan pemerataan yang ga jelas pertiap rafelan ada yang lucu pak ada aparatur yang di pecat tunjangan sebelumnya tidak di berikan padahal pemecatannya sepihak dari lurah tanpa ada kejelasan alasannya. Ironisnya kalau tunjangan dari add di berikan akan tetapi tunjangan dari bupati pada honor RT RW selalu hilang tak jelas penjelasannya.” Ungkapnya.

Lebihlanjut dikatakan “ Kalau soal peng-SPJ an lurah jagonya pak’ karena Lurah sendiri yang kerjakan dari pencairan,pelaksanaan sampai pada peng-SPJ an  lihat saja bener APBDes yang terpampang di dalam desa di ruang kaur ada cerita aluranya yang dibuat seAkan-akan sesuai dengan tulisan di bener  tetapi saya saja bisa menduga banyak penyimpangannya, Logika saja kenapa bener tersebut di pasang di dalam bukan di depan seperti kantor desa lainya belum lagi ada pembangunan gapura dan tapal batas berapa yang dibangunkan dan ada lagi hasil pekerjaan rabat beton apakah sesuai dengan bestexnya dalam RAB.

Kantor desa yang terlihat sepi dan kumuh mustinya bisa di perindah dengan dana desa atau dana alokasi desa pertiap tahunnya, yach… di SPJ pasti ada pak’ buktinya tertuangkan ceritanya pada APBDes seakan benar  dengan kata transfaransi dan akuntable yang padahal di duga terjejal pundi-pundi di kantongi lurah. Seperti Bumdes yang merupakan wajib ada di pertiap desa dalam program peningkatan ekonomi kesejahteraan masyarakaqt nantinya lewat prukades, kalau boleh saya tersenyum cibir pak’ kalaupun ada Bumdes pasti cuma logos dengan susunan pengurusnya dari keluarga lurah lah.” Kecewa narasumber menyayangkan. (M&AS/Tim)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here