Berani, Tegas, komitmen

Berani,Tegas, komitmen

LBH Jombang Berikan Garansi Satu Tahun Konsultasi Gratis Bagi Peserta Pelatihan Paralegal

Jombang, Sinar Pos

Kasus hukum yang menimpa aparatur desa akibat minimnya pengetahuan hukum dalam penggunaan anggaran dana desa banyak terjadi.

Besarnya anggaran dana desa hingga 1 milyar lebih yang harus di kelola oleh aparatur desa menyebabkan kekhawatiran dari aparatur desa terjerat aturan perundang undangan.

LBH_Jombang melalui Agus Khairul Huda, SH menyikapi hal ini berpendapat untuk melindungi aparatur desa dalam tugasnya mengalokasikan anggaran dana desa perlu adanya paralegal di setiap desa. Yang mampu memberikan masukan dan pemahaman bagaimana mengalokasikan dana desa sehingga aparatur desa tidak terjerat kasus hukum di kemudian hari.

Pelatihan paralegal di Kabupaten Jombang sudah tepat. Dengan demikian paralegal yang sudah di beri pembekalan dapat sewaktu – waktu menjadi pendamping aparatur desa dalam menentukan benar salahnya arah alokasi dana desa.

Dalam pelatihan paralegal  LBH_Jombang secara profesional memberikan konstribusi berupa pemateri yang kompeten dan memiliki kredibilitas di bidang hukum,  fasilitas tempat pelatihan yang baik,  penginapan yang nyaman bagi peserta, buku panduan dasar materi keparalegalan, bantuan transportasi / akomodasi dan yang terpenting adalah Garansi Satu Tahun Konsultasi Gratis bagi peserta yang telah mengikuti pelatihan.

Agus Khairul Huda menambahkan,” LBH_Jombang peduli dengan keselamatan apatur desa di Kabupaten Jombang agar jangan sampai  terjerat kasus hukum dalam menjalankan tugas tugas yang berhubungan dengan penggunaan anggaran dana desa.” urainya

Dirinya menegaskan Bantuan Hukum untuk rakyat miskin dengan Pelatihan Paralegal adalah dua hal yang berbeda. MoU antara Menkum HAM dan Kemendes dalam rangka mensinergikan kegiatan di lingkup desa yang menjadi kewenangan di dua kementrian tersebut tidak mengatur khusus paralegal saja.

” Bantuan hukum untuk masyarakat miskin di dalam pengadilan/litigasi dilaksanakan oleh LBH/OBH yang Terakreditasi ( UU No. 6 Tahun  2011) . Sedangkan paralegal desa kegiatannya membantu permasalahan hukum di desa Secara Mandiri di Luar Pengadilan/Non Litigasi (Permendes No. 22 Tahun 2016).

Pemberi Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin secara litigasi/dalam pengadilan, maka LBH/OBH wajib Terakreditasi di Kemenkum HAM sesuai UU No. 6 Tahun  2011, karena berkaitan dengan akses anggaran di APBN/APBD. Sedangkan pemberi pelatihan paralegal  untuk  LBH/OBH TIDAK DIATUR  persyaratan wajib terakreditasi,” terangnya. ( rid/dar )

Komentar anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *