Berani, Tegas, komitmen

Berani,Tegas, komitmen

Rakor Optimalisasi Kinerja Penanganan Perkara

SURABAYA, SINAR POS – Rapat koordinasi (Rakor)  optimalisasi kinerja penanganan perkara di lingkungan pemerintah propinsi Jawa-Timur dan pemerintah kabupaten/kota se-Jatim tahun 2017, dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Hukum Pemprov, Jatim, Himawan Estu di Hotel Aria Sentra, Surabaya, Kamis (2/11).

Acara ini menghadirkan pembicara Daniel dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya dan Imanuel , dosen hukum.Unair. Bertujuan untuk menyamakan persepsi di daerah untuk lebih mengoptimalkan penyelesaikan masalah hukum. Baik di PTUN maupun pengadilan umum.

Kabiro Hukum Pemprov. Jatim, Himawan Estu mengatakan, optimalisasi penanganan perkara makin bagus, maka penyelesaian perkara tidak menjadi lebih panjang. Oleh sebab itulah, saya mendorong teman- teman kabag hukum di pemerintah kabupaten/kota menjadi centre of excellent bagi  persoalan hukum. Kabag hukum menjadi tempat bertanya tentang program yang tidak jalan di daerah. Apabila ada program yang tidak jalan, bupati/walikota saya telepon, ujarnya.

Sebenarnya Bupati tahu kehebatan kabag hukumnya, tapi mereka tidak dipindah-pindah. Seharusnya dipersiapkan kader-kader untuk menjadi kabag hukum nantinya. Kabag hukum harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan karirnya. Jangan sampai bupati sudah cocok, kabag hukum tidak dipindah-pindah.  Dia kan, belum menjadi Kabiro Hukum, ucap Himawan Estu.

Untuk menghindari munculnya persoalan hukum, ada baiknya Inspektorat mengadakan pertemuan dan membahas perihal resiko hukum di daerah.
Kami berharap birokrasi tetap kompak. Bagian hukum akan mengalami masa keemasan, apabila kepala daerahnya mengerti hukum. Segala kegiatan didasari  hokum. “Jangan sampai uangnya cair, kegiatan proyek jalan. Eh, tetapi SK-nya belum ada. Kalau begitu dasar hukumnya apa ? Prinsip, harus berdasarkan Undang-Undang. Baik hukum tertulis maupun tidak tertulis,” katanya.
Kalau sudah begini, bupati akan berhadapan dengan hukum pidana. Kalau berbicara hukum pidana agak ngeri.

Himawan mengingatkan, bahwa APBD 2018 akan bergulir dan akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada)   di kabupaten/kota . “Jangan sampai ada anggaran titipan beresiko . Kita harus split (biar aman),”. Kalau kabag hukum ada masalah, silahkan menghubungi Kabiro Hukum agar masalah itu bisa diselesaikan dan dicarikan solusi yang terbaik.
Contoh konkretnya, ada kabupaten/kota yang menganggarkan dana untuk 358 ambulance dan dibagi-bagikan di desa-desa . Hal itu tidak diperbolehkan oleh peraturan hukum. Pengadaan ambulance itu dari swasembada desa sendiri. Pemda tidak boleh membeli ambulance dan dibagi-bagikan pada desa-desa.tuturnya. (Nwi)

 

Komentar anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *