Berani, Tegas, komitmen

Berani,Tegas, komitmen

CEGAH MAFIA PERTANAHAN,KAPOLRES MALANG TANDA TANGANI MoU DENGAN BPN MALANG

Malang,Sinar Pos
Masalah pertanahan adalah salah satu pemicu konflik sosial. Sudah Sejak lama Masyarakat dihantui sulitnya proses pengurusan tanah dari birokrasi,waktu  maupun biaya.termasuk Mafia Tanah.
Maka sangatlah penting bagi BPN untuk menggandeng Penegak Hukum mengatasi permasalahan tersebut.
Bertempat di gedung Rupatama Mapolres Malang,kamis 2/11/2017 di laksanakan penandatanganan MoU antara Kapolres Malang dengan BPN Kab.Malang tentang Pembentukan Satgas Anti Mafia Tanah.
Hadir dalam kegiatan antara lain,Kapolres Malang.Ka Ktr Pertanahanan Kab. Malang.Kadis Tata Ruang/Cipta Karya Kab Malang,Kasi Datun Kejaksaan Kab. Malang,Waka Polres Malang,Kapolsek Jajaran Kab. Malang,Pejabat Utama Polres Malang,Anggota dan Staf Badan Pertanahan Kab. Malang.Kasat Reskrim beserta anggota Reskrim Res. Malang.
 Dalam Sambutanya,Kapolres Malang AKBP YADE SETIAWAN UJUNG, S.H., SIK.,M.Si mengatakan,Salah satu Kebijakan presiden Jokowi adalah REFORMASI AGRARIA yg menuntut perbaikan pelayanan publik di bidang pertanahan.maraknya pungli dan Mafia pertanahan.
Mengutip dari Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil yang menyatakan bahwa saat ini kementeriannya perang melawan pungli. Saat ini baru 44% tanah negara yg sudah tersertifikasi. Untuk itu maka target sertifikasi tanah pada 2017 adalah 5 jt bidang tanah,dan pada 2018: 7 jt bidang tanah,sedangkan pada 2019: 9 jt bidang tanah.yang Diharapkan nantinya pada tahun 2025 seluruh bidang tanah sudah tersertifikasi.
Sehingga pada Tanggal 17 Maret 2017 : Kapolri dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN sepakat tandatangani MoU terkait masalah di bidang pertanahan dengan point-poin antara lain,menangani mafia pertanahan; saber pungli masalah tata ruang  dan pertanahan; dan masalah sertifikasi termasuk aset Polri. Tim terpadu yg akan dibentuk akan sharing informasi dan penindakan serta inventarisir berbagai persoalan sertifikasi tanah. Prinsip Kedepankan pencegahan. Upaya hukum terakhir.imbuh Kapolres.
Sedangkan isi dari Mou yang di tandangani Kapolres Malang dengan BPN Kab Malang antara lain:
 1.Penanganan kasus agraria/pertanahan dan tata ruang
 2.Penanganan tindak pidana bidang agraria/pertanahan dan tata ruang
 3.Pencegahan dan pemberantasan masalah pungutan liar
 4.Pencegahan dan pemberantasan mafia tanah
 5.Percepatan sertifikasi tanah aset Polri.
Sedangkan untuk ruang lingkupnya meliputi,
   1.Tukar menukar data/informasi
    2.Pemberantasan mafia tanah
    3.pemberantasan pungutan liar           
    4.Percepatan sertifikasi tanah aset polri
    5.Penegakan hukum
    6.Bantuan pengamanan
    7.peningkatan kapasitas sdm
    8.Rakor pembahasan persoalan tanah
    9.Bantuan saksi ahli
  10.Permintaan salinan warkah dan legalisir
  11.Bantuan penunjukan lokasi tanah
  12.Bantuan pengiriman tenaga pengamanan.
Di harapkan kedepan nantinya,Dengan terbentuknya Satgas Anti Mafia Tanah tersebut,dapat meminimalisir permasalahan tentang sengketa tanah,Pungutan Liar maupun Mafia Tanah.(ham)

Komentar anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *