Berani, Tegas, komitmen

Berani,Tegas, komitmen

TERKAIT DANA DESA,POLRES MALANG TINDAK LANJUTI TEKNIS MoU DENGAN PEMKAB MALANG

MALANG,SINAR POS
Menindak lanjuti MoU yang sebelumnya sudah di teken oleh Kapolri,Mendagri dan Mendes PDTT pada 20 oktober lalu,hari ini kamis 26 oktober 2017,Polres Malang dan Pemkab Malang menandatangi MoU tentang Teknis Pencegahan,Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa.
Bertempat di Gedung DPRD Kab Malang,acara penandatanganan MoU tersebut dilanjutkan dengan Pengarahan teknis kepada 361 Bhabinkamtibmas,30 Camat serta 361 Kades se Kab malang tentang aturan penggunan Dana Desa(DD)

Selain Bupati Malang Rendra Kresna dan Kapolres Malang AKBP YAde Setiawan Ujung,SH,SIK,MSi
Acara tersebut juga di hadiri oleh Wakapolres Malang Kompol Decky hermansyah (selaku Ketua Saber Pungli),Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Malang,Kabag Hukum Kab Malang,Inspektorat Daerah Kab Malang,SKPD & PJU Polres Malang serta dari Media.

Berikut adalah beberapa poin Teknis Tindak lanjut Kesepakatan Pelaksanaan Kerjasama antara Polres Malang dan Pemkab Malang dalam Pelaksanaan Pencegahan Pengawasan Penanganan Permasalahan DD:

1. Sejak penyusunan Rancangan APBDes Kades sudah melibatkan Bhabinkamtibmas & Tomas dalam wadah Musyawarah Desa agar tidak keluar dari tujuan utama yaitu Pembangunan Desa & Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Setelah Rancangan APBDes menjadi Perdes APBDes Kades menyampaikan kepada Camat & Bhabinkamtibmas serta dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik & dapat diakses oleh masyarakat umum.
3. Setiap Kades WAJIB mengumumkan Rencana Penggunaan DD yg dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya dalam bentuk Banner besar yg dapat dilihat oleh masyarakat umum sebagai bentuk transparansi & akuntabilitas
4. Bhabinkamtibmas dapat mengingatkan dan memberikan saran kepada Kades apabila rencana penggunaan anggaran DD tidak sesuai/sejalan dengan tujuan dalam RAB APBDes.
5. Bhabinkamtibmas dapat mengingatkan dan memberikan saran kepada Kades apabila Rencana Penggunaan DD tidak dilaksanakan atau melenceng/diselewengkan dari yg sudah direncanakan dalam RAB
6. Laporan Temuan Bhabinkamtibmas disampaikan kepada Kapolsek & Kasatbinmas yg selanjutnya berkoordinasi dengan Kasat Reskrim.
7. Atas Laporan Temuan tersebut Kasat Reskrim berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah untuk diberi kesempatan dilakukan audit pemeriksaan secara internal.
8. Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan kepada Pemerintah Desa & memberikan rekomendasi tindak lanjut
9. Apabila paling lama 10 hari Pemerintah Desa tidak mengindahkan & menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah maka Inspektorat Daerah melaporkan kepada Polres Malang untuk selanjutnya dilaksanakan upaya penegakan hukum
Dan Ke depan akan rutin dilaksanakan binbingan teknis terkait aturan2 penggunaan dan pertanggung jawaban DD oleh Polres Malang dan Pemkab Malang.(ham)

Komentar anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *