Berani, Tegas, komitmen

Berani,Tegas, komitmen

Kepala Desa Kepuh Pandak Di Duga Jadi Calo Pengusaha.

Mojokerto,Sinar Pos – Pembangunan jalan desa baru yang ada di wilayah Dusun kepuh Pandak Desa Kepuh Pandak Kecamatan kutorejo kabupaten Mojokerto, menyisakan banyak persoalan.

Warga pemilik tanah tidak mendapatkan ganti rugi sama sekali dari pembangunan jalan desa tersebut, menurut mekanisme administrasi pembangunan jalan desa yang baru, sebenarnya harus ada musrenbangdes ( Musyawarah pembangunan desa ) dari hasil murenbangdes lalu di ajukan ke dinas PU Cipta karya kabupaten melalui kecamatan,setelah PU Cipta karya kabupaten mengkaji merasa perlukan jalan desa yang baru, maka barulah pengajuan tersebut di tindak lanjuti dengan di bentuk panitia pengadaan, dan sesuai peraturan presiden No.65 tahun 2006 bahwa setiap tanah warga yang terkena pembangunan seperti jalan umum, maka akan di ganti rugi oleh negara.

Jadi seandainya mekanis administrasi tersebut di jalankan oleh kepala desa dan warga mendapatkan ganti rugi yang sesuai tentunya warga Kepuh Pandak sebagai pemilik tanah tidak akan resah dan menuntut haknya, Ujar kemisah salah satu warga yang mempunyai sertifikat hak milik.

Tapi pembangunan jalan baru di desa Kepuh Pandak belum mendapatkan persetujuan dari warga dan belum di ajukan Murenbangdes, hal ini di ungkapkan sendiri oleh M. Kodim Polo dusun kepuh Pandak sewaktu berdebat dengan warga dan di saksikan oleh para wartawan yang meliput,hanya di adakan rapat di balai dusun kepuh pandak pada rabu 6 agustus 2017, yang di hadiri oleh kepala desa Ana Yuliana,SE dan perangkat, serta Kapolsek kuterjo AKP Putu Sadia,serta perwakilan dari koramil, didalam musyawarah tersebut warga yang di dampingi oleh Penasehat Hukumnya Eko Hadi Purnomo,SH.MH dan Imam Chambali,SH dari kantor Hukum Sinar Pos, Hanya di berikan kompensasi ganti rugi sebesar @.200.000 per warga kalau bersedia itupun bantuan dari pengusaha yang membantu membangun jalan baru tersebut,tapi kades tidak menyebutkan siapa pengusaha tersebut,tapi warga menolak karena hal tersebut sangat tidak sesuai tuntutan warga pemilik tanah.

Warga bertanya kenapa pembangunan ini tidak sesuai proses adminstrasi, warga menduga pembangunan jalan ini hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan saja, dan Bu kades di duga hanya sebagai pelantara atau calo dari pengusaha ungkap ke enam warga yang tanahnya di gusur begitu saja.(ifa/har)

 

Komentar anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *